PKB Pasrah Soal Jatah Kabinet, Cak Imin: Kami Tidak Bisa Ikut Campur Soal Hak Prerogatif
Cerdas MemilihNewsHot

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Foto M Julnis Firmansyah

Jakarta, tvrijakartanews - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya soal menteri dan jatah kabinet kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto. PKB, kata Cak Imin, tidak mempunyai wewenang untuk ikut campur dalam menentukan jatah, komposisi dan personalia kabinet Prabowo-Gibran.

"Soal kabinet, PKB sama sekali tidak punya kewenangan apapun, mutlak itu hak prerogatif presiden," ujar Cak Imin di DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

Cak Imin mengakui bahwa PKB memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan lancar dan efektif. Namun, kata dia, PKB tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam penentuan kabinet yang merupakan hak prerogatif presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Kita secara moral punya tanggung jawab agar pemerintahan yang datang betul-betul bermanfaat, memberikan kemakmuran, kesejahteraan, keamanan. Soal kabinet sama sekali tidak pernah terpikirkan buat PKB dan PKB tahu persis bahwa secara moral kita merasa punya kewajiban mensukseskan pemerintahan, tapi, Secara moral kami merasa tak perlu ikut campur soal hak prerogatif," jelas Cak Imin.

Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan bahwa akan ada penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran. Menurut Muzani, jumlah kementerian tersebut akan dibahas Prabowo dengan pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus termasuk PKB.

Muzani mengatakan penambahan jumlah kementerian kebinet Prabowo dalam rangka meningkatkan efektivitas pemerintahan dalam menjalankan program-program yang sudah digagas Prabowo-Gibran.

"Ada kementerian yang dipisah, ada kementerian yang memang digabung. Memang jumlah keseluruhan memang bertambah dari yang sekarang, jumlahnya berapa saya nggak tahu persis. Tapi penambahan atau pemisahan dari satu kementerian, semua sudah dibicarakan melalui kementerian," ujar Muzani di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Muzani pun meminta publik bersabar soal jumlah, komposisi dan nama menteri di era Prabowo-Gibran. Saat ini, kata dia, hal-hal tersebut masih digodok dan dibahas oleh Prabowo Subianto dengan timnya dan pihak-pihak terkait lainnya.

"Sebulan, ya sekarang masih digodok, Pak Prabowo masih terus mendengar pandangan dari semua pihak terutama partai-partai koalisi tapi Pak Prabowo pada waktunya juga akan mengambil keputusan terbaik bagi pemerintahan yang akan datang," pungkas Muzani.